PONOROGO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Kantor Imigrasi) Ponorogo menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Ponorogo di Aula Hotel Mahesa Ponorogo, Kamis (04/06/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, serta anggota TIMPORA Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan dinas terkait lainnya di Kabupaten Ponorogo.

Mengusung tema “Kolaborasi TIMPORA Kabupaten Ponorogo: Menerangi dan Memagari Negara, Mencegah TPPO dan TPPM melalui Desa Binaan Imigrasi”, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing sekaligus meningkatkan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, mengajak seluruh jajaran dan anggota TIMPORA untuk terus mengimplementasikan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang menjadi slogan dan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Menurutnya, setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pelayanan, penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

Beliau juga memberikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Ponorogo atas capaian kinerjanya dalam bidang penegakan hukum keimigrasian, khususnya keberhasilan dalam menangani perkara keimigrasian hingga tahap pro justitia. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan profesionalisme jajaran Imigrasi Ponorogo dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing serta menegakkan hukum keimigrasian secara tegas dan terukur.

Melalui forum ini, seluruh anggota TIMPORA diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi, deteksi dini, serta langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional. Selain itu, program Desa Binaan Imigrasi terus didorong sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan migrasi yang aman, prosedural, dan terlindungi.